Rubrikmalut.com – Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Indari Kecamatan Bacan Barat sebesar satu miliar, di duga di kelola secara tidak Transparan Oleh Kepala Puskesmas “Badawi Kamarullah” hal ini pun sontak menjadi sorotan di internal Puskesmas itu sendiri. Rabu 10/9/25.
Menurut pengakuan beberapa pegawai Puskesmas yang tidak ingin disebutkan namanya, selama ini pengelolaan dana BOK yang menjadi sumber utama operasional kesehatan di puskesmas itu tidak pernah terbuka. Padahal, dana ini seharusnya dapat diakses informasi penggunaannya oleh seluruh pegawai yang bertugas agar proses kerja dapat berjalan efektif dan sesuai dengan program yang telah direncanakan.
“Dana BOK yang kami ketahui mencapai hampir Rp1 Miliar tapi anehnya kami hanya mendapatkan dana kegiatan yang sangat minim, yaitu Rp 170 ribu per hari ketika turun ke desa-desa. Untuk tiga hari kegiatan di dua desa, kami hanya menerima Rp 510 ribu, jauh dari angka yang seharusnya,” kata salah satu pegawai yang merasa bingung dengan pengelolaan dana tersebut.”Ungkap salah satu pegawai
Ketidaksesuaian anggaran ini bukan hanya terjadi pada tahun 2025, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Pegawai puskesmas merasa mereka tidak diberi akses yang layak untuk mengetahui secara rinci aliran dana BOK dan tujuan penggunaannya.
“Saat kami bertanya kepada Kapus Badawi mengenai rincian anggaran, dia tidak pernah memberikan penjelasan yang memadai. Kami merasa ini adalah pelanggaran transparansi yang merugikan kami sebagai pelaksana program dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya,” Ujar pegawai lain.
Lebih lanjut, dugaan penyalahgunaan fasilitas juga muncul dari keterangan pegawai yang menyebutkan bahwa mesin steril (spit stela) yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional puskesmas selama ini tidak pernah dipakai. Anehnya, Kapus Badawi diduga memanfaatkan kendaraan dinas (longboat) milik puskesmas untuk keperluan pribadi, bahkan membuat seolah-olah mesin steril tersebut milik pribadinya.
Selain itu, kondisi kekurangan alat tulis kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya semakin memperparah keadaan manajemen di Puskesmas Indari. Hal ini menjadi indikasi lemahnya pengelolaan sumber daya dan dana, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dugaan penyimpangan dan ketidak transparanan pengelolaan Dana BOK ini menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan pegawai dan masyarakat sekitar. Mereka menuntut adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran tersebut agar dana yang diperuntukkan bagi kesehatan masyarakat benar-benar digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melalui Komisi I didesak untuk segera memanggil Kapus Badawi Kamarullah dan meminta penjelasan lengkap terkait dugaan ketidaktransparanan dan penyalahgunaan dana BOK. Para pegawai dan masyarakat berharap DPRD dapat mengambil tindakan tegas agar kasus ini tidak berlarut-larut dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Indari dapat kembali berjalan dengan baik.
“Kami sangat berharap DPRD segera turun tangan, memanggil Kapus, dan mengusut tuntas masalah ini demi keadilan bagi pegawai dan masyarakat yang selama ini dirugikan,” kata seorang tokoh masyarakat.
Jika tidak segera ditangani dengan serius, skandal pengelolaan dana BOK ini berpotensi memperburuk kualitas pelayanan kesehatan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan.
- Red: Rubrikmalut.com