Rubrikmalut.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel ke 45 terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun anggaran 2025. Agenda yang di langsungkan di Gedung Aula DPRD Halmahera Selatan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda). Rabu 19/11/25.
dalam penyampaian, Fraksi Golongan Karya (Golkar) ‘Rustam Ode Nuru‘ selaku ketua Fraksi membeberkan poin-poin Pemandangan terkait pidato Bupati Bassam Kasuba, yang di anggap masih jauh dari gambaran kondisi fiskal daerah secara jujur dan menyeluruh, narasi optimisme yang di bangun pemerintah, belum ditopang oleh strategi yang kuat, data yang akurat, serta evaluasi yang jujur terhadap realitas pembangunan di Halmahera Selatan. “Jelas Rustam.
“Kami Fraksi Golkar merasa wajib mengambil posisi kritis dan korektif, agar APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen belanja, tetapi menjadi alat perubahan,” Tegasnnya.
ia rustam, mengatakan Fraksi Golkar tidak akan menjadi stempel karet, menolak pemerintahan anti kritik dan anti audit publik. Menurutnya pidato Bupati terlalu normatif serta minim keberanian menjawab problem nyata.
Menurutnya pengajuan Ranperda APBD tahun 2026 sebesar Rp 1 Triliun 710 Miliar, Dan Alokasi Belanja Daerah Rp 1 Triliun 720 Miliar hingga mengalami devisit sebesar Rp 10 Miliar 289 juta.
Sementara itu, berbagai persoalan yang di hadapi masyarakat di antaranya:
– Krisis air bersih di sejumlah kecamatan
– Ketidakstabilan listrik di kawasan industri desa
– Jalan rusak yang tak kunjung di perbaiki
– Fasilitas kesehatan yang tidak meningkat signifikan
– Kualitas pendidikan yang stagnan
– Serta minimnya intervensi pengentasan kemiskinan
Fraksi Golkar melihat APBD 2026, Gemuk secara administrasi kurus untuk pembangunan. Jika hal ini dibiarkan maka rakyat tidak akan merasakan dampak perubahan secara nyata.
Fraksi Golkar juga menyoroti terkait lambatnya penyelesaian DBH terhutang oleh Pemprov, ketidaksiapan pembangunan berbasis zonasi, rendahnya IPM, serta tingginya angka stunting. Belanja hibah dan bansos disebut belum transparan dan kerap tidak tepat sasaran.
Disisi lain, Golkar mendesak Pemda lebih agresif mengejar pendanaan pusat, bukan hanya menunggu transfer rutin, Serta mendorong inovasi dalam penguatan PAD.
Meski demikian, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan perbaikan menyeluruh dalam struktur anggaran dan arah kebijakan pembangunan. Tutup Rustam.
(Red/Adeli)
