Rubrikmalut.com – Peringatan hari lahir 1 tahun Media NalarSatu.com dirangkaikan dengan dialog publik dengan tema “Hegemoni Kuasa Agraria” bertempat di UMKM Milenial Desa Tembal, Kecamatan bacan selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. pada Selasa malam 20.00 WIT
Dialog tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua PWI Halmahera Selatan Samsudin Chalil, praktisi hukum Bambang Joisangadji, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dr. Iksan Subur, serta M. Saleh Nijar yang juga merupakan anggota DPRD Halsel. Kegiatan dipandu oleh moderator Fahrul Nadir, S.S. Selasa 31/3/2026
Direktur Nalarsatu.com, Irwan Abubakar, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya terkait pencarian keadilan.
“Media harus tetap hadir mengawal berbagai persoalan publik, terutama yang berkaitan dengan masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, M. Saleh Nijar yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan bahwa forum dialog publik bukanlah ruang untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan wadah untuk membangun cara berpikir yang objektif dalam melihat persoalan daerah, khususnya konflik agraria.
“Forum ini bukan untuk menghakimi korporasi atau pihak manapun, tetapi mengajak kita semua berpikir lebih objektif dalam melihat realitas konflik agraria di Halmahera Selatan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa konflik agraria, khususnya perampasan tanah masyarakat, merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Perampasan tanah adalah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan karena menyangkut sumber kehidupan masyarakat. Jika itu terjadi, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai pandangan dan masukan mengemuka. Salah satu peserta, Hatim, mendorong DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) konflik agraria di Halmahera Selatan. Sementara itu, jurnalis TribunTernate.com, Anto Gani, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria secara menyeluruh.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Dr. Iksan Subur, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa konflik agraria umumnya bertumpu pada dua aspek utama, yakni legalitas objek dan nilai ekonomi tanah.
“Jika legalitas objek telah jelas, maka nilai jualnya juga akan meningkat. Namun, semua persoalan harus diawali dengan negosiasi yang terbuka untuk mencegah konflik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya keterbukaan sejumlah perusahaan dalam proses ekspansi industri yang kerap bersinggungan dengan wilayah masyarakat.
Dari perspektif masyarakat sipil, Rustam Side selaku Sekretaris BARAH menyayangkan masih adanya konflik agraria yang terjadi di wilayah Halmahera Selatan, termasuk yang melibatkan institusi besar, yang dinilai menunjukkan lemahnya tata kelola.
Sementara itu, Ketua PWI Halmahera Selatan menegaskan komitmen pers untuk tetap objektif dalam mengawal isu-isu agraria dan kepentingan publik.
Menutup kegiatan, praktisi hukum Bambang Joisangadji menekankan pentingnya penertiban administrasi pertanahan di tingkat desa sebagai langkah preventif terhadap konflik agraria.
“Jika administrasi pertanahan tidak tertib, maka Halmahera Selatan akan terus dihadapkan pada berbagai persoalan agraria,” ujarnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada seluruh narasumber serta sesi foto bersama. Acara juga mengusung semangat kampanye #NalarsatuTampilBedaDariBiasanya sebagai identitas refleksi satu tahun perjalanan media tersebut. (Red/Adeli)
